SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 1 (2023)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arysmen Arysmen]]>;
<![CDATA[Zainal Azwar]]>;
<![CDATA[Aldianto Ilham]]>;
<![CDATA[Aldy Darmawan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.42256
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanah ulayat perspektif hukum adat dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis konten. Hasil tulisan ini menemukan fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam berbeda dalam melihat tanah ulayat. Konsep kepemilikan Tanah Ulayat Minangkabau dalam termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa adat diisi limbago dituang (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER (GQGA) TERHADAP PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA ]]>
<![CDATA[Supriadi Torro]]>;
<![CDATA[A. Octamaya Tenri Awaru]]>;
<![CDATA[Miftahul Ulum]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.44275
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran implementasi model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) Terhadap Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa di UPT SMAN 6 Selayar, 2) Faktor penghambat penerapan model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) di UPT SMAN 6 Selayar, dan 3) Faktor pendorong implementasi model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) di UPT SMAN 6 Selayar. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 17 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria informan yaitu guru UPT SMAN 6 Selayar yang mengajar dengan model pembelajaran giving question and getting answer dan siswa kelas X-XII yang terlibat dalam model pembelajaran giving question and getting answer di UPT SMAN 6 Selayar yang ditentukan oleh guru berdasarkan tingkat keaktifan siswa dan juga dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup fasih. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan member check. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gambaran implementasi model pembelajaran giving question and getting answer (GQGA) terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa di UPT SMAN 6 Selayar terdiri dari 9 sintaks dan dapat dilihat dari 3 bagian terpenting, a) bagian pendahuluan yaitu kesiapan pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran, b) bagian inti yaitu perencanaan diskusi kelompok di kelas, c) bagian penutup, yaitu rangkuman dan klarifikasi dari jawaban-jawaban dan penjelasan yang peserta didik sampaikan. 2) Faktor penghambat penerapan model pembelajaran giving question and getting answer (GQGA) di UPT SMAN 6 Selayar yaitu: a) perlu waktu yang banyak untuk menjawab semua pertanyaan siswa, dan b) tidak ada bahan berupa kertas HVS kosong untuk siswa. 3) Faktor pendorong implementasi model pembelajaran giving question and getting answer (GQGA) di UPT SMAN 6 Selayar yaitu: a) guru yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pembelajaran yang efektif, dan b) bahan ajar yang mudah didapatkan. ]]>
<![CDATA[KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43483
<![CDATA[Indonesia actually has enormous potential related to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research aims to analyze the legal certainty of communal intellectual property in Indonesia. This legal research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The purpose of this research is to understand the types of communal IP in Indonesia and the arrangements for communal IP in the Copyright Law. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK ]]>
<![CDATA[Megawati Megawati]]>;
<![CDATA[Bakhtiar Bakhtiar]]>;
<![CDATA[Muh. Sudirman]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.42976
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jeneponto, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan ketentuan Permendangri No. 2 Tahun 2016 tentang syarat dan prosedur, namun capaiannya belum mencapai target 120.294 anak yang berhak mendapatkan KIA pada akhir tahun 2021. Jumlah anak yang sudah mendapatkan KIA sebanyak 57.628 atau 48,00%, sedangkan yang belum memiliki KIA mencapai yakni 62.666 atau 52,00% dari total 120.294 anak. (2) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Jeneponto, yaitu faktor pendukung: (a) kegiatan sosialisasi dan jemput bola, dan (b) sarana yang memadai. Faktor penghambat: (a) kesadaran masyarakat yang rendah, (b) pandemi Covid-19, (c) tidak adanya sanksi bagi anak yang tidak memiliki KIA.]]>
<![CDATA[STANDAR KEPATUHAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Yamin]]>;
<![CDATA[Arfian Arfian]]>;
<![CDATA[Herlina Sakawati]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43841
<![CDATA[Penelitian Standar Kepatuhan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa ini bertujuan mengetahui strategi peningkat kepatuhan standar pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan teknis observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di gunakan adalah analisis SWOT.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkat kepatuhan standar pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Di lihat dari empat indikator yaitu terdapat pihak yang mempunyai otoritas untuk menuntut kepatuhan, adanya pihak yang dituntut untuk melakukan kepatuhan, ada objek atau isi tuntutan tertentu dari pihak yang memiliki otoritas untuk dilaksanakan pihak lain, konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Kemudian berdasarkan analisis SWOT Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi dalam meningkatkan Kata Kunci:kepatuhan standar pelayanan publik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK YANG SAH AKIBAT MARAKNYA PEMALSUAN MEREK ]]>
<![CDATA[Deni Pramono]]>;
<![CDATA[Galuh Adi Wijaya]]>;
<![CDATA[Andreas Zulkarnain]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45334
<![CDATA[Merek dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual yang membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak merek dagang yang asli yang sudah didaftarkan sangat penting. Pelanggaran merek ini adalah berlaku untuk semua jenis merek yang telah terdaftar, bukan hanya pada merek-merek yang sudah sangat terkenal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam membahas permasalahan yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek yang sah akibat pemalsuan merek. Meskipun suatu merek tersebut baru didaftarkan dan belum lama memiliki hak atas merek serta belum banyak mengeluarkan produk. Hasil dari penelitian ini yaitu pelanggaran atau indikasi pelanggaran atas hak merek tersebut, maka pemegang merek yang syah memiliki hak yang diutamakan terkait merek yang mereka miliki, sehingga dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang/pihak lain untuk menggunakan hak merek tersebut, baik dalam hal produksi maupun distribusi produk sesuai dengan hak merek yang dimaksud. Upaya tersebut boleh dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga maupun melalui badan arbitrase.]]>
<![CDATA[STRATEGI GURU SEKOLAH DASAR DALAM PEMBELAJARAN PADA MASA KENORMALAN BARU ]]>
<![CDATA[Dian Novita Sari]]>;
<![CDATA[Firdaus W. Suhaeb]]>;
<![CDATA[Ernawati S. Kaseng]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43452
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi guru sekolah dasar dalam pembelajaran pada masa kenormalan baru di SD Inpres Paradaiya No.99 Kepulauan Selayar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian, yakni guru kelas 3 dan kelas 5, siswa dan Kepala Sekolah SD yang ditentukan secara sengaja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara partisipatif, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan pada masa kenormalan baru, maka strategi yang digunakan guru kelas dalam pembelajaran di kelas, yakni melalui strategi belajar dalam kelompok kecil dimana siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan beberapa siswa. Kemudian strategi belajar di area terbuka dimana pembelajaran dilakukan di luar ruangan kelas seperti di lapangan upacara atau lapangan olahraga, dan strategi belajar sambil bermain di dalam kelas, serta strategi guru melalui tanya jawab ketika guru selesai menjelaskan materi pelajaran. Adapun makna tindakan sosial pada strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran pada masa kenormalan baru merupakan tindakan rasional instrumental.]]>
<![CDATA[PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR) ]]>
<![CDATA[Abdhika Salafi Wahid]]>;
<![CDATA[Bakhtiar Bakhtiar]]>;
<![CDATA[Mustaring Mustaring]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yaitu (a) menginisiasi pembentukan forum komunikasi dan/atau kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), Siskamling, Hansip, Satpam, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan Bina Masyarakat, dan (b) membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. (2) Strategi pemolisian masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu petugas pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam program pemolisian]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Muhammad Arfandy Amran]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>;
<![CDATA[Hijrah Adhyanti Mirzana]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.44139
<![CDATA[Analisis Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Kolusi dan Tindak Pidana Nepotisme dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance yang bersih dan responsif (clean and responsive state) yang ditandai dengan semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggungjawab (good coorporate governance). Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 masih dianggap kurang aplikatif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penafsiran frasa “kerugian orang lain, masyarakat dan/atau negara” dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) atau dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan frasa kerugian dapat berupa kerugian materil maupun non materil yang tersusun secara alternatif. Tidak harus terpenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 1 Ayat 4. Artinya apabila salah satu diantara ketiga pihak tersebut dirugikan, maka rumusan delik ini sudah dimaknai telah memenuhi unsur. Frasa kerugian dapat terpenuhi apabila terpenuhinya kerugian nyata atau actual loss yang terlebih dahulu diperiksa atau diaudit. Masih terdapat berbagai persoalan baik dalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur atau budaya hukum yang dibuktikan bahwa belum ada satu pun kasus yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dipidana menggunakan delik Kolusi dan Nepotisme.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Najamuddin Najamuddin]]>;
<![CDATA[Hasnawi Haris]]>;
<![CDATA[Sopian Tamrin]]>;
<![CDATA[Nurdia Nurdia]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45646
<![CDATA[This study aims to determine (1) the forms of domestic violence; (2) forms of social protection for victims of domestic violence; (3) Implementation of legal protection against domestic violence. The research was conducted in the city of Makassar using a descriptive qualitative approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data obtained through the interview method. While secondary data is data obtained from various documents or published sources or other related sources. Informants were selected by purposive sampling as many as 17 people. The data is processed by condensing the data, modeling the data and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) The forms of domestic violence are; physical violence, which is characterized by pain, serious injury and illness to the victim, psychological violence, as evidenced by loss of self-confidence, helplessness and psychological suffering, sexual violence is the force of balanced sexual relations and neglect of the household in the form of not giving decent living, not letting the public sector work outside the home; (2) The form of social protection against domestic violence is to report it to the authorities, by neighbors or relatives to intervene/obstruct the perpetrator and the victim, hide the victim from the scene; (3) Implementation of legal protection against domestic violence is that victims receive protection from their families, receive health services according to their medical needs, receive assistance from civil groups and spiritual guidance.]]>
